Kesetaraan Hak Asasi Ekonomi di Indonesia Juga Mesti Diperjuangkan dalam Peringatan HAM

Kira-kira apa yang terlintas di kepala saat kata-kata Hak Asasi Manusia (HAM) disebut? Pasti kepikiran kasus-kasus penggurusan rumah, pelarangan kebebasan berpendapat, atau intimidasi dari sekelompok orang.

Memang tak salah sih. Cuma pernahkah terpikir kalau HAM juga berkaitan dengan urusan finansial?

HAM yang berkaitan dengan finansial ini masuk golongan Hak Asasi Ekonomi (Property Rights). Wujudnya seperti kebebasan dalam membeli, kebebasan melakukan perjanjian kontrak, kebebasan memiliki sesuatu, kebebasan punya pekerjaan layak, dan kebebasan melakukan transaksi.

Idealnya, semua kebebasan yang disebut itu dijamin negara. Kenapa dijamin? Ya karena itu menjadi bagian hak asasi seseorang.

Mumpung lagi ada peringatan hari HAM sedunia yang jatuh tiap tanggal 10 Desember, ada baiknya digunakan sebagai momentum melakukan koreksi pelaksanaan HAM. Khususnya keseteraan dalam pemenuhan hak asasi ekonomi di Indonesia.

Kesetaraan dalam hak ekonomi ini hukumnya wajib dilindungi negara. Wujudnya dengan menciptakan atmosfer yang mendukung lewat peraturan perundangan.

Bicara soal HAM di Indonesia memang masih jauh dari kata merata

Misalnya dalam urusan hak milik di mana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama atas kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak. Hak milik adalah hak untuk memiliki, memperoleh, menikmati, dan memindahtangankan harta berwujud dan tak berwujud. Harta itu bisa berupa properti, tanah, uang, rekening bank, dan aset lainnya.

Pengakuan terhadap hak kepemilikan bagi perempuan adalah bentuk kesetaraan gender. Diabaikannya hak ini bisa membuat perempuan jadi tak produktif, menganggur, dan bisa berujung hidup mereka menjadi tak layak.

Wajar bila hak milik bagi perempuan itu penting mengingat masalah ini menjadi dasar bagi keamanan ekonomi perempuan, status sosial dan hukum, sekaligus berkaitan dengan kelangsungan hidup.

Untungnya, Hukum Perdata di Indonesia menjamin hal ini. Perempuan punya hak hukum untuk akses ke properti, tanah, dan pinjaman bank maupun kredit. Meski pada praktiknya masih ada diskriminasi misalnya suami berhak punya nomor pajak pribadi tapi nomor pajak istri masuk dalam catatan suami.

Poin lainnya dalam kaitan dengan hak ekonomi adalah keseteraan dalam mengakses lembaga keuangan dalam hal ini perbankan. Bisa dikatakan belum semua orang bisa menikmati layanan keuangan perbankan.

Masih banyak praktik-praktik diskriminatif yang terjadi. Paling mudah terlihat dalam pencairan kredit. Bank memang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal ini. Tapi dalam berbagai kesempatan, kadang kehati-hatian itu justru memunculkan semacam diskriminasi.

Biasanya sering dialami nasabah debitur dari kalangan kecil dan menengah. Beda kasus dengan mereka yang statusnya dipandang sebagai pengusaha besar. Secara tak langsung, mereka ini mendapat kemudahan terselubung untuk memperoleh kredit bank dalam nilai yang fantastis.

Kasus BLBI yang sampai sekarang masih mengambang jadi bukti lemahnya sistem perbankan dihadapan para taipan

Mereka ini kadang mendapat ‘jaminan moral’ dari pihak ketiga. Bisa dari petinggi bank maupun orang yang berkuasa. Beda sama nasabah kalangan kecil dan menengah di mana jaminan moral itu tak mungkin diperoleh.

Tak heran bila kasus kredit macet bisa membuat ambruk perekonomian nasional. Contoh nyatanya adalah krisis moneter pada 1998 di mana banyak bank yang kolaps.

Dari situ terungkap jika bank yang dapat kucuran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), banyak mengucurkan kredit kepada pihak-pihak tertentu tanpa jaminan yang cukup atau sama sekali tanpa jaminan.

Bahkan terungkap bukti juga di mana jaminan yang disetor pengusaha besar hanya bernilai 20 persen dari kredit yang dikucurkan. Tindakan seperti itu merugikan hak asasi banyak orang. Gara-gara sikap seperti itu, perekonomian nasional lumpuh dan pada ujungnya membuat hidup semua orang susah. Di saat bersamaan, pemerintah gagal mengantisipasi hal tersebut.

Semoga dalam peringatan hari HAM, pemerintah menyadari pentingnya keseteraan hak ekonomi bagi warga negaranya. Di sisi yang lain, pemerintah juga wajib menciptakan atmosfer yang adil dan merata untuk warganya dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Dengan begitu, tujuan merealisasikan hak hidup sejahtera bisa terwujud.

Image credit: