Tunanetra Gugat Perlakuan Diskriminatif Kpu

Bandung – Belasan tunanetra yang tergabung dalam Tunanetra Menggugat, menggelar agresi jalan kaki menyusuri jalan Pajajaran, Cicendo Kebon Kawung, dan kembali lagi ke Jalan Pajajaran. Para tunanetra tersebut memprotes perlakuan diskriminatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyediakan templet braile untuk DPRD kota, kabupaten dan provinsi.

Menurut kordinator agresi Yudi, agresi jalan kaki tersebut ialah sebagai sebuah protes terhadap KPU yang tak memperhatikan tunanetra. KPU hanya menyediakan templet braille untuk pemilihan DPD RI dan pemilihan Capres/Cawapres.

“Padahal kami sudah melaksanakan konfrensi pers sebanyak dua kali, tapi KPU tetap tidak menggubris,” ujar Yudi pada wartawan Republika ketika ditemui disela-sela agresi di Jalan Cicendo Bandung, Rabu (3/5).

Menurut Yudi, KPU terkesan tidak menawarkan perhatian kepada para tunanetra. Karena hingga ketika ini, belum ada komunikasi sedikitpun dengan para tunanetra.

“Jangankan mendatangi kami, komunikasi saja tidak ada,” katanya.

Yudi mengancam, bila aksinya masih tidak digubris, pihaknya akan melaksanakan agresi yang lebih besar lagi. Selain itu, mereka juga  akan menempuh jalur hukum.

“Jika kami masih tidak digubris, kami akan melaksanakan agresi serupa yang lebih besar lagi,” katanya.

Meski agresi tersebut berjalan dengan damai, tetap menerima pengawalan ketat dari pegawapemerintah kepolisian. Akibat agresi jalan kaki tersebut terjadi kemacetan cukup parah di beberapa ruas jalan menyerupai Pajajaran, Cicendo, Pasirkaliki, dan Kebon Kawung.

Perlakuan diskriminatif tubuh penyelenggara Pemilu ini memang patut disayangkan. Sebab, dengan jumlah partai yang jauh berkurang dibanding Pemilu periode 2009, seyogyanya KPU mengakomodasi templet surat bunyi untuk anggota dewan perwakilan rakyat dan DPRD. Alasan klasik tak ada anggaran yang cukup tak logis dipergunakan mengingat jumlahnya tak akan sebanding dengan dana 700M untuk saksi dari partai politik yang jadi tentang beberapa ketika lalu. Apabila tunanetra masih harus menyerah lagi Pemilu kali ini, supaya para pemimpin mau sadar dari manisnya kekuasaan dan mau menerapkan aturan pembatasan jumlah partai, sehingga tak menyulitkan kelompok yang tak menerima sumbangan anggaran.(DPM)

sumber: Republika Online

Sumber gamepelajar.xyz

Berbagi :