Debat Simpulan Pilgub Dki Belum Puaskan Disabilitas

Jakarta, Kartunet – Debat terakhir di Pilgub DKI 2017 menghadirkan banyak komitmen untuk pemilih disabilitas. Pada dasarnya semua kandidat punya komitmen yang baik untuk perbaikan kota yang lebih ramah difabel, akan tetapi ada beberapa hal yang masih dirasakan kurang mengingat keterbatasan durasi debat.

Pertama, ada yang dilupakan kandidat ketika bicara soal sarana transportasi yang aksesibel, yaitu pembangunan inklusif yang holistik. Tidak cukup hanya dengan ada ramp untuk dingklik roda maka sebuah halte atau jembatan penyeberangan dikatakan sudah ramah difabel. Perlu ada petugas pengawasan pembangunan yang tahu standar universal design dan perspektif disabilitas, sehingga jangan hingga sebuah halte sudah ada ramp, tapi jarak antara platform halte dan lantai bus ketika berhenti sangat jauh, jadi menyulitkan pengguna dingklik roda untuk naik. Selain itu, SDM petugas yang melayani pun harus terlatih jadi tak kebingungan ketika membantu penyandang disabilitas.

Perihal aksesibilitas bangunan publik pun kurang diangkat oleh para kandidat. Padahal gedung pemerintah atau swasta yang belum aksesibel, sering menjadi alasan penolakan penyandang disabilitas dilayani atau bekerja. Banyak perkara penolakan siswa berkebutuhan khusus oleh pihak sekolah hanya alasannya ialah gedung tidak dilengkapi lift atau ramp untuk pengguna dingklik roda. Atau alasan klise perusahaan tak mendapatkan karyawan dengan disabilitas, alasannya ialah lokasi kerja di lantai atas yang sulit dijangkau. Berbagai hambatan tersebut seyogyanya sanggup diatasi oleh pemerintah jikalau melaksanakan pengawasan terhadap standarisasi gedung dan bangunan publik yang kanal untuk semua.

Lebih jauh, aksesibilitas daerah ibadah pun yang merupakan kebutuhan rohani sangat fundamental pun tak terjamah. Ironis ketika gosip agama mencuat di perhelatan Pilkada tahun ini, tapi tidak diungkapkan itikad untuk menimbulkan tempat-tempat ibadah sanggup diakses oleh para tunanetra dan pengguna dingklik roda, atau bagaimana adanya penerjemah bahasa instruksi ketika khutbah Jum’at. Untuk banyak masjid di Jakarta, sangat menyulitkan untuk pengguna dingklik roda masuk alasannya ialah jalur berupa tangga berundak.

Tentu saja aksesibilitas fisik tersebut juga harus disertai dengan pemahaman yang baik pihak pengelolanya. Misal di lantai ada guiding block untuk pejalan kaki yang tunanetra, jangan malah diletakkan pot-pot flora alasannya ialah tak paham apa fungsinya. Atau sempat ada pengguna dingklik roda yang dicegah untuk masuk musholla oleh merbot (penglola masjid) alasannya ialah dikira dingklik rodanya kotor.

Sektor lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama yang diangkat ketika debat. Akan tetapi perspektif para kandidat untuk memberdayakan penyandang disabilitas nampaknya belum sepenuhnya inklusif. Beberapa kali mereka hanya menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sanggup dipekerjakan pada bidang-bidang yang sifatnya non-karir atau honorer. Padahal ketika ini penyandang disabilitas sudah cukup banyak yang mencapai pendidikan tinggi, dan layak juga menjadi birokrat dalam pemerintahan.

Latar belakang pendidikannya pun tidak menyerupai beberapa tahun kemudian yang hanya bidang kesejahteraan sosial. Hal ini seharusnya dipandang lebih luas oleh para kandidat dan menunjukkan kesempatan para difabel yang mempunyai kualifikasi semoga benar-benar setara dengan lainnya. Tak boleh lagi alokasi gugusan CPNS harus diberikan persyaratan jenis disabilitas tertentu. Tentu hal itu akan membatasi penyandang disabilitas yang pendidikannya memenuhi syarat di bidang lain, tapi tak sanggup masuk alasannya ialah alokasi untuk penyandang disabilitas bukan di gugusan tersebut.

Terakhir, masih ada dilema mindset yang belum sepenuhnya inklusif ketika bicara mengenai pelibatan penyandang disabilitas. Bahwa sudah seharusnya tiap kebijakan yang akan menyasar pada sebuah lapisan di masyarakat, seyogyanya kelompok tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasannya. Akan tetapi hal itu tidaklah cukup. Penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya dianggap sebagai potongan dari subjek pembangunan.

Yang ideal ialah kelompok difabel bukan hanya dijadikan narasumber dalam proses konsultasi, tapi juga diberi kesempatan untuk jadi subjek aktif di dalamnya. Mereka juga harus ada di tubuh pemerintah yang menangani pendidikan, pekerjaan umum, transportasi, kesejahteraan, dll. Sebab ketika mereka memang berada di dalamnya dan mengerjakan hal tersebut, dampaknya akan berbeda ketika hanya dilibatkan sebagai narasumber atau pihak pengawas. Jika demikian maka masih ada kesan bahwa penyandang disabilitas sebagai objek belaka.

Tentu siapapun kandidat yang terpilih untuk Jakarta 2017, semua kebutuhan penyandang disabilitas sanggup diakomodasi dengan baik. Menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga kota yang bukan sekedar objek, tapi juga subjek aktif dan setara.(DPM)

Sumber gamepelajar.xyz

Berbagi :