Debat 3 Pilgub Dki Jakarta Angkat Info Disabilitas

Tangerang, Kartunet – Putaran terakhir debat antar kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengambil tema kependudukan dan peningkatan kualitas masyarakat Jakarta. Salah satu warta utama yaitu kebijakan pemerintah tempat untuk layanan pada penyandang disabilitas.

Topik ini tentu sudah ditunggu-tunggu oleh warga penyandang disabilitas Jakarta, yang meski berdasarkan KPUD DKI jumlah yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 5000 jiwa, tapi di lapangan tentu lebih dari itu. Hal ini tentu menjadi catatan untuk KPUD supaya sanggup lebih baik mendata pemilih difabel atau yang disabilitas, sebab penulis saja yang tunanetra yang sudah menentukan semenjak Pemilu 2009, tidak masuk dalam DPT Pilkada 2017. Kaprikornus jumlah bunyi dari kalangan penyandang disabilitas sanggup menentukan hasil sehabis tanggal 15 Februari nanti.

Kepala tempat yang mengakomodasi kebutuhan dan melibatkan aktif penyandang disabilitas dalam tiap kebijakannya bukan hanya penting untuk mereka yang ber-KTP Jakarta, tapi juga yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta. Sebab banyak penyandang disabilitas yang tidak ber-KTP Jakarta tapi tinggal di sekitaran Jakarta dan tiap hari masuk ke Jakarta untuk bekerja atau mencari nafkah. Banyak juga mereka yang berasal dari banyak sekali tempat di Indonesia tiba ke Jakarta sebab mencari pendidikan atau lapangan kerja yang belum memadai untuk penyandang disabilitas. Dengan kata lain, untuk penyandang disabilitas, siapa yang memimpin Jakarta kelak sangat berdampak secara pribadi atau tidak langsung.

Ada beberapa hal yang dinanti oleh komunitas disabilitas sebagai komitmen para kandidat pada Pilkada DKI Jakarta tahun ini.

Pertama, soal aksesibilitas transportasi dan fasilitas umum. Bagaimana alat transportasi masal dan murah mirip bus dan angkot sanggup diakses dengan baik, bagaimana trotoar dan jembatan penyeberangan orang mempunyai guiding block untuk pejalan kaki tunanetra dan ramp untuk yang berkursi roda, bagaimana tiap gedung tinggi dilengkapi lift yang ada simbol braille dan notifikasi suara, dan masih banyak lagi. Hal ini penting sebab sanggup mendorong penyandang disabilitas untuk bepergian secara berdikari dan murah sehingga sanggup lebih membaur dengan masyarakat. Selain itu, juga mempermudah mereka untuk sanggup ke tempat kerja atau pendidikan.

Hal selanjutnya yang menjadi kebutuhan banyak penyandang disabilitas yaitu komitmen pemerintah tempat pada lapangan kerja. Gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti harus berani berkomitmen pada soal pemenuhan lapangan kerja. Saat ini sudah banyak penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan hingga tingkat sarjana, bukan hanya yang warga Jakarta tapi juga yang tiba dari banyak sekali tempat di Indonesia. Mereka perlu pekerjaan yang layak serta kesempatan untuk menjadi wirausaha.

Menarik dinantikan apakah gubernur mendatang sanggup menjamin perusahaan yang ada di Jakarta mempekerjakan 2 persen dari total karyawannya yaitu penyandang disabilitas, sesuai amanah UU No.8 tahun 2016. Dilanjutkan dengan komitmen pengawasan pada gedung-gedung swasta atau pemerintah yang ramah difabel, dan tidak jadi alasan perusahaan untuk menolak pekerja dengan disabilitas hanya sebab lokasi kerja mereka belum aksesibel. Dan yang paling penting, sebelum pemprov mendorong pihak swasta supaya membuka lapangan kerja untuk disabilitas, apakah berani memulai dengan menawarkan teladan minimal 2 persen dari PNS atau ASN yang bekerja di DKI yaitu penyandang disabilitas?

Tak ketinggalan di sektor wirausaha. Dinanti pemimpin yang mau berkomitmen untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melaksanakan perjuangan mandiri. Pemerintah tempat harus hadir dan ikut membina mereka supaya sanggup pula menjadi wirausahawan dan mempermudah jalan masuk pada permodalan serta peningkatan kapasitas. Bukan hanya hingga di sana, pemerintah pun sanggup ikut andil untuk menciptakan perjuangan mereka menjadi berkelanjutan, tak hanya berakhir di training dan pemberian modal. Dengan kebijakan dan good will pada penyandang disabilitas, hal itu sanggup dilakukan.

Contoh termudah yang sanggup dilakukan pemerintah DKI yaitu dengan memberdayakan para difabel yang ada di panti-panti sosial. Tempat tesebut sanggup diibaratkan sebagai pabrik dan para difabel di sana yaitu pekerjanya. Mereka sanggup dibina untuk menciptakan perjuangan laundry misalnya, dengan sumbangan modal dan mesin dari pemerintah. Dengan kebijakannya, pemerintah sanggup meminta rumah sakit tempat contohnya untuk menawarkan order rutinnya ke laundry di panti-panti tersebut. Dengan demikian, pesanan sanggup terus berjalan, para difabel memperoleh pekerjaan dan penghasilan, dan panti sosial tidak hanya jadi beban anggaran daerah, tapi juga sanggup berkontribusi pada pajak.

Masih banyak cita-cita para penyandang disabilitas khususnya di DKI Jakarta untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih mendatang. Mereka membutuhkan pemimpin yang berani untuk berkomitmen dan mengeksekusi kesepakatan tersebut untuk mensejahterakan penyandang disabilitas sebagai belahan dari subjek pembangunan, bukan sekedar objek pencitraan. Jangan lupa untuk menyaksikan debat ke-3 kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 15 Februari mulai jam 7 malam. Semoga Jakarta menjadi lebih baik untuk warga difabel.(DPM)

Sumber gamepelajar.xyz

Berbagi :