2018 Penyaluran KUR Ditargetkan Rp 120 Triliun, 2019 Naik Jadi Rp 140 Triliun

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR telah mencapai Rp 118,4 triliun hingga bulan November 2018. Angka itu setara 95,7 persen dari target yang ditetapkan pemerintah Rp 123,801 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, hingga akhir tahun 2018 masih ada sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 triliun realisasi penyaluran KUR.

“Perkiraan realisasinya sekitar Rp 120 triliun untuk tahun ini. Bahkan itu informasi beberapa bank banyak permintaan di akhir tahun sampai dia mengerem. Karena kalau tidak melampaui plafon-nya,” ujar Iskandar di Jakarta.

Tercatat, penyaluran KUR didominasi oleh sektor mikro dengan 65,8 persen diikuti dengan skema kecil (33,9 persen) dan TKI (0,3 persen).

Dari sisi wilayah, Pulau Jawa mendominasi penyaluran dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen, kemudian Pulau Sumatera 19,3 persen dan Sulawesi 11,1 persen.

Diluar sektor perdagangan, yakni sektor produksi juga terus didorong agar melampaui target tahun 2018 sebesar 50 persen. Per tanggal 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran untuk sektor produksi sudah mencapai 45,6 persen.

Pemerintah juga akan menjalankan penalti berupa pengurangan atau penambahan plafon pada bank yang menyalurkan KUR sektor produksi di bawah 50 persen.

“Pokoknya kriterianya KUR produksi di bawah 50 persen pencapaian 2018, kami kenakan penalti pengurang plafon untuk memberikan sinyal kepada dia,” jelas Iskandar.

Tahun 2019 Plafon KUR Rp 140 Triliun

Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah telah menetapkan plafon kredit usaha rakyat mencapai Rp140 triliun. Nilai itu meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp 123 triliun.

Sedangkan untuk bunga tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar 7 persen per tahun.

Iskandar menjelaskan, peningkatan plafon kredit pada tahun depan telah mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan 5,2 persen. Pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy), dan juga laju inflasi pada level 2,88 persen sampai dengan September 2018.

Kemudian, pada tahun depan alokasi penyaluran KUR sebanyak 60 persen akan difokuskan pada sektor produksi. Seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan penyaluran kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perikanan, peternakan rakyat, dan industri garam di 2019.

“Banyak penduduk kita bekerja di sektor itu, maka tidak adil bagi mereka menyerap tenaga kerja terbesar namun tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu masih tinggi,” jelasnya.

Kedepan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tengah mengusulkan adanya skema baru bagi penyaluran KUR khusus pensiunan.

KUR pensiunan akan diberikan kepada para pensiunan dan atau pegawai pada masa persiapan pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif. Dengan ini maka penyaluran kredit usaha rakyat akan semakin luas dan memberikan dampak peningkatan ekonomi di masyarakat.