Hadapi Tahun Politik, Ini 5 Strategi OJK Jaga Ekonomi Indonesia

Otoritas Jasa Keuanga (OJK) menyiapkan lima strategi khusus pada tahun 2019 ini guna meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan nasional ditengah persaingan global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, lima kebijakan dan inisiatif yang diarahkan juga untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah.

“Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,” kata Wimboh.

Adapun lima strategi itu adalah:

1. Memperbesar pembiayaan jangka menengah panjang

Wimboh mengatakan, OJK terus mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang atau syariah. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

Instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

Kemudian, OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Termasuk 31 proyek yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali.

2. Meningkatkan kontribusi pembiayaan sektor prioritas.

OJK mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait. Diantaranya melalui pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya. Termasuk asuransi pariwisata, dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata.

“Selain itu, Kami juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor,” kata Wimboh.

3. Penyediaan akses keuangan bagi masyarakat kecil.

OJK akan terus meningkatkan kerja sama dengan Lembaga dan instansi terkait. Diantaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp 140 triliun.

Khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor. Pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hal ini bertujuan untuk optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi.

“Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi. Seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah,” kata Wimboh.

4. Inovasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Caranya dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

Selain itu, bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech. Disamping memperkuat penegakan hukum bagi startup fintech ilegal yang merugikan masyakat luas.

5. Inovasi Bisnis Proses

OJK akan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat. Termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Struktur perbankan akan terus diperkuat dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi.

OJK juga akan mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah. Transformasi industri keuangan non-bank (IKNB) akan terus dilanjutkan pada 2019 dengan peningkatan tata kelola (governance), aspek prudensial, maupun pelaksanaan market conduct.

Disamping penyempurnaan pengawasan berbasis risiko, kebijakan terkait asset registry dan rencana bisnis lembaga keuangan non bank.

“Tentunya keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, OJK meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam membangun optimisme bersama. Hal ini guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Wimboh.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah