Jokowi: Setelah “Papa”, Jangan Muncul “Mama Minta Saham” Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai akhir tahun 2018. Dirinya meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika berhati-hati mengelola porsi sahamnya. Jangan sampai terulang kejadian “Papa Minta Saham” jilid dua.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Jokowi ingin bagian saham pemerintah daerah Papua digunakan untuk kemakmuran masyrakat Papua. “Jangan sampai ada orang tidak jelas masuk,” kata Lukas, seperti dikutip dari katadata.co.id.

Seperti diketahui, Pemprov Papua akan mendapatkan jatah 3 persen saham dan Kabupaten Mimika 7 persen dari divestasi 51 persen saham Freeport ke Indonesia. Lukas sendiri tidak memberitahu spesifik pihak tidak jelas dan penumpang gelap itu.

Dirinya hanya menyatakan, banyak orang yang meminta saham Freeport. “Ada ‘papa minta saham’, ‘mama minta saham’. Presiden tidak menginginkan seperti itu, tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu.” ungkapnya.

Ketika ditanya lebih jauh perihal sudah adanya pihak yang meminta saham Freeport saat ini, Lukas menyatakan, “Jangan sampai ada keinginan seperti itu, sebelumnya kan sudah terjadi.” lanjut Lukas.

Pesan Jokowi kepada Lukas merupakan penegasan kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto 2015 silam.

Freeport Diincar Perusahaan Swasta

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada perusahaan swasta yang ingin masuk melalui Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk mendapatkan saham Freeport.

Padahal, Inalum dan pemerintah daerah Papua sudah mengikat perjanjian bahwa pengelolaan saham divestasi Freeport melalui sebuah perusahaan khusus yang tidak akan melibatkan pihak lain.

Di sisi lain, Lukas menolak usulan Inalum perihal Indocopper Investama sebagai nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola saham Freeport. “Ini (Indocopper) kan dulu miliknya Aburizal (Bakrie) kemudian dibeli kembali Freeport,” tutur Lukas.

Karena keberatan itu, Pemprov Papua dan Inalum akan mengkaji kembali rencana tersebut. Sementara itu, Jokowi meminta semua tahapan proses divestasi Freeport bisa diselesaikan dan final sebelum akhir tahun 2018.

Pihaknya mengaku sudah mendapatkan laporan beberapa proses divestasi Freeport. Pada September 2018 sudah ditandatangani perjanjian divestasi, Sales and Purchase Agreement, dan Subscription Agreement dengan Freeport McMorran.

“Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat,” katanya.

Terkait itu, Jokowi meminta laporan mengenai perkembangan beberapa masalah yang masih perlu segera dituntaskan. Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, dan masalah tailing.

Selain itu, isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, dan stabilitas investasi.

Jokowi menegaskan, proses divestasi Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi. “Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” papar Jokowi.